Inews Puruk Cahu – Sejumlah warga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melayangkan protes atas masalah distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai tidak merata dan sering mengalami keterlambatan. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir dan menimbulkan antrean panjang di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.
Warga menilai, persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata. Mereka meminta pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk turun tangan memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan adil bagi semua lapisan masyarakat.
Antrean Panjang dan Stok yang Tak Menentu
Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan, terutama sepeda motor dan mobil angkutan, mengular hingga ratusan meter di beberapa SPBU di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Beberapa warga bahkan terpaksa datang sejak subuh untuk mendapatkan jatah bahan bakar.
“Kalau tidak antre dari jam lima pagi, bisa kehabisan. Kadang dapat, kadang tidak. Sudah seminggu lebih begini terus,” keluh Roni (35), warga Baamang, saat ditemui di salah satu SPBU di Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (tanggal disesuaikan).
Menurutnya, stok BBM jenis Pertalite dan Solar paling sering mengalami kekosongan. Ketika pasokan datang, jumlahnya terbatas dan cepat habis dalam waktu singkat. Hal ini berdampak pada aktivitas warga, terutama sopir angkutan umum dan nelayan yang menggantungkan penghasilan dari penggunaan bahan bakar tersebut.
Dugaan Ketidakteraturan Distribusi
Sejumlah warga menduga terjadinya ketidakteraturan dalam penyaluran BBM dari agen atau distributor, sehingga beberapa SPBU di wilayah tertentu lebih sering kehabisan stok dibandingkan yang lain.
“Kami tidak tahu pasti penyebabnya, tapi terkesan ada yang tidak adil. Di satu tempat cepat habis, tapi di tempat lain masih banyak. Harusnya ada pengawasan ketat dari pemerintah dan Pertamina,” ujar Mardiah (42), warga Kecamatan Ketapang.
Masalah ini juga diperparah dengan banyaknya pengecer yang membeli BBM secara besar-besaran untuk dijual kembali dengan harga tinggi di pinggir jalan. Masyarakat menilai praktik tersebut semakin memperparah kelangkaan bahan bakar di SPBU resmi.
Baca juga: Sepekan Terakhir SPBU di Kotim Terus Diprotes Warga
Pemerintah Daerah Turun Tangan
Menanggapi keluhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) menyatakan telah menindaklanjuti laporan masyarakat. Kepala Disdagperin Kotim, Hendrikus Ardy, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina Regional Kalimantan untuk memastikan distribusi BBM kembali normal.
“Kami sudah menerima laporan dan langsung melakukan pemantauan di lapangan. Kami juga sudah meminta Pertamina untuk menambah suplai BBM di beberapa SPBU yang sering mengalami kekosongan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kotim juga akan menggencarkan pengawasan terhadap praktik penimbunan dan penjualan eceran ilegal yang dianggap sebagai salah satu pemicu krisis BBM di daerah tersebut.
“Kami tidak segan-segan mengambil tindakan hukum bila ditemukan oknum yang menyalahgunakan distribusi bahan bakar,” tegas Hendrikus.
Pertamina Janji Evaluasi dan Penambahan Pasokan
Sementara itu, pihak Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah membenarkan adanya gangguan pasokan akibat kendala distribusi dari terminal BBM. Namun, pihaknya memastikan bahwa situasi tersebut bersifat sementara dan akan segera ditangani.
“Kami sedang melakukan evaluasi untuk memastikan distribusi kembali stabil. Beberapa SPBU sudah kami tambahkan jatah pasokan harian agar antrean bisa berkurang,” kata Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Tengah, Rudi Arifin.
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. “Kami mohon kerja sama semua pihak agar distribusi berjalan lancar dan adil,” tambahnya.
Warga Harap Solusi Jangka Panjang
Kendati ada janji perbaikan, masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi memastikan sistem distribusi yang berkelanjutan dan transparan.
“Kami sudah terlalu sering mengalami masalah seperti ini. Harus ada sistem yang menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat, terutama yang benar-benar membutuhkan,” ujar Roni.
Banyak warga juga mendorong pemerintah untuk mengatur distribusi berbasis digital atau kartu subsidi tepat, agar pembelian BBM bersubsidi lebih terkontrol dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Penutup: Harapan untuk Stabilitas Energi Daerah
Krisis BBM yang berlarut di Kotim menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya energi. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah ini dapat berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, transportasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pihak terkait agar distribusi BBM segera kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan di kemudian hari.
