Puruk Cahu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (12/9/2025).
Rapat Paripurna Dihadiri Forkopimda
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Barito Utara, didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota dewan, Bupati Barito Utara beserta jajaran, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Acara berlangsung khidmat dan terbuka untuk umum, mencerminkan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Ketua DPRD menegaskan bahwa rapat ini merupakan salah satu tahapan konstitusional yang harus dilalui pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2024
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barito Utara memaparkan hasil evaluasi atas pelaksanaan APBD 2024. Sejumlah indikator keberhasilan disebutkan, di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), keberhasilan realisasi belanja prioritas, hingga capaian pembangunan infrastruktur.
Namun demikian, DPRD juga menyoroti beberapa catatan penting, seperti masih adanya program yang belum terealisasi optimal, keterlambatan dalam penyelesaian proyek fisik, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami memberikan apresiasi atas capaian positif pemerintah daerah, namun tetap menekankan agar catatan dan rekomendasi dewan dijadikan dasar perbaikan ke depan,” tegas salah satu anggota Banggar.
Baca juga: Kasatpol PP Damkar Mura Kawal Bupati dan Wakil Bupati Peresmian Listrik Desa di Desa Hingan Tokung
Pendapat Akhir Fraksi-fraksi
Masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mayoritas fraksi menyetujui untuk menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda), meskipun dengan sejumlah catatan kritis.
Fraksi yang memberikan persetujuan menekankan pentingnya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, beberapa fraksi menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap belanja modal, khususnya pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Respons Pemerintah Daerah
Bupati Barito Utara dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan sinergi yang terjalin sepanjang pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Ia menegaskan, masukan dan kritik dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD demi terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
Menuju Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi Perda, pemerintah daerah Barito Utara kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran tahun berikutnya.
DPRD berharap agar ke depan pengelolaan APBD semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan secara profesional.
