Inews Puruk Cahu — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong PT PLN (Persero) untuk segera melakukan pemerataan jaringan listrik, khususnya di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu yang hingga kini masih ada beberapa desa belum sepenuhnya teraliri listrik.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD terkait kebutuhan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan di daerah pedalaman.
Warga Masih Andalkan Genset dan Lampu Tenaga Surya
Anggota DPRD Kotim, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa kondisi kelistrikan di beberapa desa di Cempaga Hulu masih memprihatinkan. Sebagian warga di desa terpencil harus mengandalkan genset dengan biaya bahan bakar yang cukup mahal, sementara lainnya menggunakan lampu tenaga surya yang hanya mampu bertahan beberapa jam di malam hari.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat. Mereka berharap bisa menikmati listrik secara penuh seperti warga di daerah lain. Listrik bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan dasar untuk menunjang kehidupan,” ujar Rahmat saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, keterbatasan jaringan listrik juga berdampak pada produktivitas masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta aktivitas belajar siswa di malam hari.
DPRD Minta PLN Prioritaskan Wilayah Pedalaman
DPRD Kotim mendorong agar PLN mempercepat program pembangunan jaringan listrik pedesaan yang sudah masuk dalam rencana kerja tahunan. Menurut Rahmat, pemerataan energi tidak hanya soal pembangunan fisik jaringan, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok.
“Kami meminta PLN agar memprioritaskan desa-desa di Cempaga Hulu dalam perluasan jaringan tahun depan. Pemerintah daerah siap membantu dalam hal pendataan dan dukungan lahan untuk pemasangan tiang listrik,” tambahnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah Kalimantan Tengah, mengingat masih ada puluhan desa yang belum mendapatkan akses listrik secara merata.
Baca juga: Parkir dan Drainase Jadi Persoalan Kota Sampit
PLN Akui Tantangan Infrastruktur
Sementara itu, pihak PLN UP3 Sampit yang membawahi wilayah Cempaga Hulu mengakui bahwa akses infrastruktur dan kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pembangunan jaringan listrik di daerah tersebut.
Beberapa desa berada di kawasan hutan dan lahan gambut yang sulit dijangkau kendaraan berat, sehingga proses pemasangan tiang dan jaringan membutuhkan waktu serta biaya besar.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat untuk mencari solusi terbaik. Saat ini, sebagian besar jaringan sudah terpasang di desa-desa utama, dan akan dilanjutkan ke wilayah terpencil secara bertahap,” ujar Suharto, Manager PLN UP3 Sampit.
Ia menambahkan, PLN juga sedang menyiapkan skema listrik desa berbasis energi baru terbarukan (EBT) untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan utama, seperti pembangkit tenaga surya skala kecil.
Harapan Masyarakat untuk 2026
Masyarakat di Cempaga Hulu menyambut baik perhatian DPRD dan PLN terhadap persoalan listrik ini. Siti Aminah, warga Desa Pundu, mengaku berharap besar agar listrik bisa masuk ke seluruh rumah warga pada tahun depan.
“Kalau ada listrik, anak-anak bisa belajar malam hari, dan kami bisa jalankan usaha rumahan seperti membuat kue atau menjahit tanpa khawatir kehabisan bahan bakar genset,” ujarnya penuh harap.
Sinergi Pemerintah dan PLN
DPRD Kotim menegaskan akan terus mengawal realisasi pemerataan listrik hingga seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Timur teraliri daya PLN. Sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur energi di daerah ini.
“Pemerataan listrik berarti pemerataan pembangunan. Kami akan pastikan tidak ada lagi desa di Kotim yang gelap di malam hari,” tutup Rahmat.
