Inews Puruk Cahu – Jaksa Agung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap jaksa yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proyek-proyek pemerintah. Peringatan keras ini disampaikan menyusul maraknya laporan adanya oknum aparat penegak hukum yang diduga ikut bermain dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek pembangunan.
Tegas: Tak Ada Toleransi untuk Oknum
Dalam arahannya, Jaksa Agung menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi aparat kejaksaan yang mencoreng nama institusi dengan ikut “bermain proyek”. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan sebagai institusi penegak hukum.
“Kalau ada jaksa kedapatan main proyek pemerintah, langsung tindak. Tidak ada kompromi. Saya akan sikat habis,” ujar Jaksa Agung di Jakarta, Jumat.
Instruksi ke Seluruh Jajaran
Jaksa Agung juga telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mengawasi jajaran masing-masing agar tidak terlibat dalam praktik tercela.
Ia menegaskan, pengawasan internal akan diperkuat, bahkan melibatkan lembaga eksternal agar lebih transparan. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada jaksa yang menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi,” tambahnya.
Baca juga: Banggar DPRD Mura Laporkan Hasil Pembahasan APBD Perubahan 2025
Waspadai Konflik Kepentingan
Menurut Jaksa Agung, keberadaan jaksa dalam mengawasi proyek pemerintah adalah untuk memastikan akuntabilitas, bukan justru menjadi bagian dari permasalahan. Ia mengingatkan agar aparat kejaksaan menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku.
“Peran jaksa adalah sebagai pengawal pembangunan, bukan pemain proyek. Kalau ada yang coba-coba, pasti berhadapan langsung dengan saya,” tegasnya.
Dorong Transparansi Proyek Pemerintah
Selain memperingatkan jajarannya, Jaksa Agung juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperkuat sistem transparansi dalam pengelolaan proyek. Hal ini agar ruang gerak oknum yang mencoba mengambil keuntungan secara ilegal bisa semakin sempit.
“Kami siap mendukung pemerintah dalam pengawasan. Tetapi pengelolaan proyek juga harus terbuka dan akuntabel sejak awal,” jelasnya.
Respons Publik dan Dukungan Masyarakat
Pernyataan tegas Jaksa Agung ini menuai respons positif dari berbagai kalangan. Sejumlah aktivis antikorupsi menyambut baik langkah tersebut, namun mereka menekankan bahwa implementasi di lapangan harus benar-benar konsisten.
“Pernyataan ini bagus, tapi publik menunggu bukti nyata. Kalau ada kasus, jangan hanya berhenti di teguran, harus diproses hukum,” ujar seorang pegiat antikorupsi.
Komitmen Bersihkan Institusi
Jaksa Agung menegaskan bahwa kejaksaan tidak boleh menjadi sarang praktik kotor yang menghambat pembangunan nasional. Ia berkomitmen menjaga integritas institusi dengan memperkuat penegakan hukum di internal.
“Kami akan terus berbenah. Kejaksaan harus bersih, berintegritas, dan menjadi benteng hukum yang dipercaya rakyat,” pungkasnya.
