Inews Puruk Cahu — Sebanyak 250 ton beras ilegal asal Thailand disegel oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama aparat gabungan setelah diketahui masuk ke wilayah Sabang tanpa dokumen resmi. Tindakan itu dilakukan karena pemasukan beras tersebut dianggap melanggar kebijakan Presiden yang menegaskan bahwa impor beras harus dilakukan secara terkoordinasi dan hanya melalui mekanisme resmi pemerintah.
Kejadian ini sontak menyita perhatian publik karena volume yang disita sangat besar dan dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas pasar pangan lokal.
Penggerebekan di Pelabuhan Sabang
Penyegelan dilakukan setelah tim intelijen pertanian bersama aparat kepolisian dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kapal pengangkut yang merapat di Pelabuhan Sabang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ratusan ton beras impor yang tidak disertai dokumen karantina, sertifikat kesehatan, maupun izin pemasukan yang sah.
Seorang pejabat Kementan menjelaskan bahwa upaya ini merupakan langkah penting untuk mencegah masuknya bahan pangan ilegal yang bisa melemahkan harga gabah petani.
“Presiden tegas menegaskan bahwa impor beras harus dikendalikan. Tidak boleh ada pihak yang memasukkan beras ilegal karena berdampak langsung pada petani kita,” ujarnya.
Impor Ilegal Ancam Harga Petani dan Keamanan Pangan
Masuknya beras ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga dinilai berdampak buruk bagi ekosistem pertanian nasional. Beras yang tidak melewati prosedur karantina bisa membawa risiko hama dan penyakit tanaman, sementara dari sisi ekonomi dapat menekan harga jual beras lokal.
Kementan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sehingga tindakan pemilik beras ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap kebijakan pangan nasional.
“Beras impor yang tidak terdata ini bisa merusak harga pasar. Ini sangat berbahaya bagi petani kita yang sedang gencar meningkatkan produksi,” tambah pejabat tersebut.
Baca juga: Tuntaskan Pendidikan Lemhannas, Fairidi Naparin Siapkan Lompatan Baru Pembangunan Palangka Raya
Aparat Kumpulkan Bukti, Pemilik Terancam Pidana
Aparat gabungan kini tengah mengusut siapa pemilik dan jaringan yang berada di balik pemasukan 250 ton beras ilegal ini. Beberapa dokumen kapal, manifes barang, serta rekaman aktivitas bongkar muat telah diamankan sebagai barang bukti.
Kapolres Sabang menegaskan bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan sindikat impor ilegal lintas negara.
“Pelaku dapat dijerat dengan UU Pangan, UU Perdagangan, hingga pasal penyelundupan. Sanksinya termasuk pidana penjara dan denda besar,” tegasnya.
Kementan: Ini Peringatan Keras untuk Pelaku Penyusupan Beras
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa penyegelan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaku usaha yang mencoba memasukkan pangan ilegal ke Indonesia. Pemerintah menegaskan tidak akan mentolerir aktivitas yang mengganggu stabilitas pangan nasional.
“Kita tidak main-main. Semua pintu masuk diawasi ketat. Siapa pun yang mencoba melanggar aturan, akan ditindak tegas,” kata perwakilan Kementan.
Dukungan Daerah dan Evaluasi Sistem Pengawasan
Pemerintah Kota Sabang mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah pusat. Mereka menilai bahwa tindakan cepat Kementan dan aparat telah menyelamatkan daerah dari potensi peredaran pangan ilegal.
Sementara itu, pemerintah pusat berencana memperkuat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang rawan digunakan sebagai jalur penyelundupan. Sistem digital, sensor kapal, serta patroli gabungan akan ditingkatkan sebagai langkah pencegahan.
