Inews Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kesetaraan gender melalui dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG). Dukungan tersebut diwujudkan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar bersama perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan akademisi.
PUG Jadi Instrumen Pembangunan Inklusif
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mura, Suryanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan PUG sangat penting agar seluruh program pembangunan lebih inklusif dan berpihak pada laki-laki maupun perempuan.
“PUG bukan hanya isu perempuan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan yang adil. Dengan adanya Pokja PUG, kita ingin memastikan kebijakan daerah bisa menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat,” ujarnya, Senin (16/9/2025).
Penguatan Peran Pokja PUG
Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi tentang analisis gender, penyusunan anggaran responsif gender (ARG), serta teknik monitoring dan evaluasi program berbasis gender.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Mura, Rina Setyawati, menekankan bahwa kapasitas Pokja PUG perlu terus diperkuat agar mampu memberikan masukan strategis dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
“Pokja PUG harus mampu mengawal mulai dari penyusunan RPJMD, renstra perangkat daerah, hingga ke tingkat program dan kegiatan. Dengan begitu, perspektif gender benar-benar terintegrasi,” jelasnya.
Baca juga: Arah pembangunan Pulang Pisau disesuaikan pengembangan potensi daerah
Harapan Pemkab
Bupati Murung Raya melalui perwakilannya menyampaikan dukungan penuh agar hasil bimtek tidak berhenti sebatas seremonial, melainkan diterapkan langsung oleh setiap OPD.
“Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Misalnya, penyediaan akses pendidikan yang setara, pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, hingga perlindungan kelompok rentan,” ungkapnya.
Sinergi Antar Pihak
Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan organisasi perempuan, LSM, dan akademisi untuk memperkuat jejaring kerja. Menurut narasumber dari Kementerian PPPA, sinergi lintas sektor merupakan kunci agar PUG berjalan efektif di daerah.
“Pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil, agar pengarusutamaan gender benar-benar menjadi gerakan bersama,” kata narasumber.
Menuju Pembangunan Berkeadilan
Dengan adanya dukungan dan penguatan kapasitas Pokja PUG, Pemkab Mura optimistis pelaksanaan program pembangunan ke depan akan lebih berkeadilan. Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat untuk menekan kesenjangan gender dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Jika kesetaraan gender terwujud, maka kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” pungkas Rina.
