Inews Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial, khususnya perkebunan dan kehutanan. Langkah ini diambil untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam berkelanjutan.
Fokus pada Potensi Lokal yang Belum Tergarap Maksimal
Bupati Pulang Pisau, H. Pudjirustaty Narang, mengatakan bahwa sektor perkebunan dan kehutanan merupakan dua bidang unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, namun belum tergarap secara optimal.
“Kami melihat masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan, terutama dalam pengelolaan hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan rotan, serta sektor kehutanan yang bisa memberikan tambahan PAD jika dikelola dengan baik,” ujar Bupati Pudjirustaty di Pulang Pisau, Kamis (16/10).
Menurutnya, optimalisasi PAD dari sektor ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan.
Strategi: Peningkatan Pengawasan dan Efisiensi Retribusi
Pemkab Pulang Pisau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan potensi pajak dan retribusi di sektor perkebunan dan kehutanan.
Kepala Bapenda Pulang Pisau, Rudi Santoso, menyebutkan bahwa salah satu fokus utama adalah peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan dan kehutanan agar pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan.
“Kami sedang memperkuat sistem pengawasan dengan menggandeng instansi teknis seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan. Tujuannya agar pendataan perusahaan lebih akurat dan penerimaan pajak serta retribusi bisa meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pendataan ulang izin usaha perkebunan (IUP) dan aktivitas penebangan kayu yang masih beroperasi, guna memastikan semua pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak daerah.
Dorong Kemitraan dengan Masyarakat dan Swasta
Selain pengawasan, Pemkab juga berupaya memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan swasta dalam mengembangkan sektor perkebunan dan kehutanan secara berkelanjutan.
“Kami mendorong perusahaan untuk bermitra dengan kelompok tani atau koperasi masyarakat agar nilai tambah ekonomi bisa dinikmati langsung oleh warga sekitar,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Pulang Pisau, Hj. Ramlah.
Baca juga: Tekankan Profesional, Bupati Murung Raya Serahkan SK 1.313 PPPK Paruh Waktu
Ia menilai bahwa kemitraan semacam ini dapat meningkatkan produktivitas lahan, membuka lapangan kerja, serta mendorong petani untuk menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan.
“Dengan cara itu, pemerintah tidak hanya mendapat pemasukan dari pajak, tapi juga mampu menumbuhkan ekonomi rakyat,” tambahnya.
Optimalisasi Teknologi dan Sistem Digitalisasi
Pemkab Pulang Pisau juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi pendapatan daerah, yang memungkinkan pemantauan data pajak dan retribusi dilakukan secara real time.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi kebocoran dan meningkatkan efisiensi administrasi.
“Kami sedang menyiapkan aplikasi berbasis digital untuk memantau transaksi pajak daerah, termasuk dari sektor perkebunan dan kehutanan. Dengan sistem ini, data bisa diakses secara cepat dan transparan,” ungkap Rudi Santoso.
Ia berharap inovasi digital tersebut bisa mulai diimplementasikan secara penuh pada tahun anggaran 2026, seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Bapenda dan OPD terkait.
Jaga Keseimbangan antara Pendapatan dan Kelestarian Alam
Bupati Pudjirustaty menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan konservasi.
“Pemkab akan terus mengawasi agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan. Peningkatan pendapatan harus sejalan dengan pelestarian alam, karena Pulang Pisau memiliki ekosistem hutan yang penting bagi keseimbangan wilayah,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pemerintah akan memperketat izin usaha baru dan memastikan perusahaan melakukan reboisasi serta tanggung jawab sosial (CSR) bagi masyarakat di sekitar kawasan operasional.
Harapan untuk Kemandirian Fiskal Daerah
Dengan strategi terarah dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Pulang Pisau optimistis bahwa PAD daerah akan meningkat signifikan dalam dua tahun ke depan.
Sektor perkebunan dan kehutanan diharapkan mampu menjadi penopang utama pendapatan daerah, sekaligus memperkuat posisi Pulang Pisau sebagai salah satu daerah yang memiliki pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
“Kami ingin Pulang Pisau tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Dengan mengoptimalkan potensi lokal, kami yakin daerah ini bisa mandiri secara fiskal dan terus berkembang,” pungkas Bupati Pudjirustaty.
