Inews Puruk Cahu — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memberikan subsidi biaya angkut bahan pangan, terutama untuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Usulan ini disampaikan sebagai upaya menekan harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat pedesaan.
Harga Pangan di Daerah Terpencil Melonjak
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, mengatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa kecamatan mengalami kenaikan signifikan, salah satunya disebabkan oleh biaya transportasi yang tinggi.
“Wilayah Musi Rawas memiliki kondisi geografis yang beragam, beberapa desa masih sulit diakses karena jarak dan infrastruktur jalan yang terbatas. Biaya distribusi menjadi tinggi, dan ujung-ujungnya berdampak pada harga bahan pangan di tingkat konsumen,” ujar Ratna saat ditemui di sela rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Selasa (4/11/2025).
Ia mencontohkan, di beberapa wilayah seperti Kecamatan Karang Dapo dan Muara Kelingi, harga beras dan minyak goreng bisa naik hingga 15 persen lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan.
“Ini bukan karena stok langka, tapi karena ongkos kirim yang mahal. Supir dan distributor harus menanggung biaya tambahan untuk bahan bakar dan kondisi jalan yang tidak selalu baik,” tambahnya.
Usulan ke Pemerintah Pusat
Untuk itu, Pemkab Mura resmi mengajukan usulan subsidi biaya angkut bahan pangan melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan. Usulan tersebut diharapkan bisa masuk dalam program nasional pengendalian inflasi daerah tahun 2026.
“Subsidi biaya angkut ini penting untuk membantu menekan harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat. Kami berharap pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana khusus, terutama untuk kabupaten yang memiliki wilayah pedalaman seperti Musi Rawas,” terang Ratna.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Baca juga: Mantan Wapres KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI
Kolaborasi dengan Swasta dan BUMD
Selain mengusulkan subsidi dari pusat, Pemkab Mura juga tengah menjajaki kerja sama dengan BUMD dan pihak swasta untuk menyediakan transportasi logistik pangan dengan harga yang lebih efisien.
“Kami ingin melibatkan berbagai pihak, baik BUMD maupun pelaku usaha lokal, agar distribusi bahan pangan lebih lancar dan tidak terlalu bergantung pada satu jalur distribusi saja,” ujar Sekretaris Daerah Mura, H. Reza Fahlevi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan di seluruh kecamatan.
Warga Harapkan Kebijakan Segera Direalisasikan
Sementara itu, beberapa warga mengaku menyambut baik rencana subsidi biaya angkut tersebut. Mereka berharap kebijakan ini bisa segera direalisasikan agar harga bahan pokok kembali stabil.
“Saat ini harga beras sudah tembus Rp14 ribu per kilogram di desa kami, padahal di pasar kota masih Rp12 ribu. Kalau biaya angkut bisa dibantu pemerintah, tentu kami sangat terbantu,” kata Sulastri, warga Kecamatan BTS Ulu.
Upaya Jangka Panjang: Infrastruktur dan Produksi Lokal
Selain menekan ongkos distribusi, Bupati Ratna juga menekankan pentingnya memperkuat produksi pangan lokal agar daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar.
“Subsidi angkut hanya solusi jangka pendek. Jangka panjangnya, kita perlu perbaiki infrastruktur jalan dan perkuat petani lokal agar Musi Rawas bisa mandiri pangan,” tegasnya.
Pemkab Mura berencana mengalokasikan sebagian anggaran tahun 2026 untuk perbaikan akses jalan desa dan bantuan alat pertanian sebagai langkah komplementer.
Dengan langkah-langkah tersebut, Ratna berharap harga bahan pangan di seluruh wilayah Musi Rawas bisa stabil, terjangkau, dan tidak lagi terpengaruh oleh biaya logistik yang tinggi.
