Inews Puruk Cahu – Dalam sepekan terakhir, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menjadi sorotan masyarakat. Warga terus melayangkan protes atas antrian panjang, keterbatasan stok BBM bersubsidi, dan dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Situasi ini menimbulkan keresahan, terutama bagi pengendara roda dua dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar jenis Pertalite dan Solar.
Antrian Mengular di Beberapa Titik
Pantauan di lapangan, antrean panjang kendaraan tampak di beberapa SPBU, antara lain SPBU Jalan Tjilik Riwut, SPBU Baamang, dan SPBU Cempaka Mulia Barat. Kendaraan mengular hingga ratusan meter sejak pagi, sementara pasokan BBM cepat habis dalam hitungan jam.
“Setiap pagi saya harus antre lebih dari satu jam hanya untuk isi bensin. Kadang baru sebentar antre, sudah habis,” ujar Dani (34), warga Baamang, Kamis (16/10).
Ia menuturkan bahwa kondisi seperti ini sudah berlangsung hampir seminggu, namun belum ada solusi konkret dari pihak SPBU maupun pemerintah daerah.
Dugaan Penyaluran Tidak Merata
Warga menilai, kelangkaan dan antrian panjang di SPBU terjadi karena distribusi BBM bersubsidi tidak merata dan diduga disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Kadang ada mobil tangki datang, tapi tidak lama langsung habis. Kami curiga ada penyaluran ke pengecer atau tambang yang seharusnya tidak boleh menerima subsidi,” ungkap Lilis, seorang pedagang kecil di kawasan Mentawa Baru Ketapang.
Warga meminta agar pihak berwenang memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama jenis Pertalite dan Solar bersubsidi, yang menurut mereka sering tidak sampai kepada masyarakat kecil yang berhak.
Baca juga: Wali Kota Palangka Raya dorong pelaku UMKM kuliner perkuat inovasi dan daya saing
Pemerintah Daerah Minta Pertamina Turun Tangan
Menanggapi keluhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengecekan lapangan.
Sekretaris Daerah Kotim, H. Suparmadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. “Kami sudah menerima laporan masyarakat terkait antrean panjang dan dugaan penyelewengan distribusi. Tim gabungan akan melakukan sidak ke SPBU dan agen penyalur dalam waktu dekat,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak Pertamina untuk memperketat sistem penyaluran digitalisasi BBM (MyPertamina) agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
“Subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, dan petani. Jangan sampai justru dinikmati pelaku industri atau spekulan,” tegasnya.
Pertamina Klaim Pasokan Aman, Tapi Pengawasan Diperketat
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Regional Kalimantan Tengah, Dewi Ratnasari, mengatakan bahwa secara umum stok BBM di wilayah Kotim masih aman. Namun, peningkatan permintaan mendadak di beberapa titik menyebabkan antrean panjang.
“Pasokan kami aman, hanya distribusinya perlu diatur lebih baik agar tidak menumpuk di satu lokasi. Kami juga sudah menugaskan tim lapangan untuk memantau SPBU dan memastikan tidak ada praktik pelanggaran,” kata Dewi.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak segan memberikan sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi atau penjualan di luar ketentuan.
Warga Desak Transparansi dan Solusi Cepat
Sejumlah warga berharap agar persoalan BBM di Kotim segera ditangani secara serius, karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil, seperti ojek daring, nelayan, dan petani.
“Kalau terus begini, kami bisa rugi besar. Harusnya pemerintah dan Pertamina turun langsung melihat kondisi sebenarnya,” ujar Rahman (40), sopir angkutan umum di Sampit.
Warga juga meminta agar Pertamina dan aparat penegak hukum membuka data penyaluran BBM secara transparan kepada publik untuk mencegah kecurigaan.
Pengawasan Diperkuat, SPBU Akan Dievaluasi
Dinas Perindag Kotim memastikan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU-SPBU yang menerima pasokan subsidi. Kepala Disperindag Kotim, Nurpahmi, mengatakan, pengawasan akan dilakukan bersama aparat kepolisian dan Satpol PP.
“Kami akan cek dokumen penerimaan dan penjualan di setiap SPBU. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami rekomendasikan sanksi tegas, termasuk penghentian sementara pasokan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Harapan: BBM Tepat Sasaran dan Antrian Terurai
Masyarakat berharap langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah serta Pertamina bisa mengurai masalah antrean panjang di SPBU Kotim.
“Kami tidak butuh janji, yang kami ingin cuma antrean bisa normal lagi dan BBM bersubsidi benar-benar sampai ke rakyat kecil,” kata Dani menutup wawancara.
Dengan pengawasan ketat dan distribusi yang transparan, warga Kotim berharap persoalan ini segera berakhir dan pasokan BBM kembali stabil, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal tanpa hambatan.
